Home / Daerah

Tuesday, 25 May 2021 - 04:01 WIB

Ali Baal Masdar : APIP Harus Berperan Pada Siklus Anggaran

Sulbar – Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Tingkat Prov. Sulbar 2021 berlangsung, Senin, 24 Mei 2021.

Digelar di Aula Hotel Grand Mutiara Mamuju, rakor tersebut dibuka secara virtual oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dari Jakarta.

Rakorwasinkeubang 2021 mengusung tema, Penguatan Pengawasan Intern Untuk Mengawal Program Strategis/Prioritas Daerah Menuju Sulbar Yang Maju dan Malaqbi.

Dalam sambutannya melalui vitual, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menilai pelaksanaan kegiatan tersebut  penting dan sangat strategis sebagai salah satu bentuk komitmen serta upaya dalam memujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Sulbar.

“Dalam hal ini, fungsi pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara menjaga akuntabilitas pengeloaan keuangan dan APBD, serta mewujudkan pemerintahan yang melayani,”kata Ali Baal

Disampaikan, modus penyimpangan dan penggelembungan anggaran sebenarnya dapat diproteksi lebih awal apabila APIP dilibatkan melakukan review atas RKA OPD, dengan mendorong OPD meningkatkan kualitas perencanaan dengan mempedomani biaya standar pelayanan yang jelas, mengawal sinkronisasi perencanaan dan sasaran pembangunan daerah dengan nasional.

Olehnya itu, Ali Baal menegaskan, APIP harus berperan pada siklus anggaran mulai  dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

Selain itu, APIP juga secara periodik harus melakukan proses pemantauan atas kinerja pelaksanaan OPD untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga  Lagi, Satgas Rumuskan Langkah Tegas Cegah Covid-19

Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan mengenai program prioritas Pemprov Sulbar yaitu program Marasa, Ia mengatakan, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Sulbar untuk mendorong mempercepat kemajuan pembangunan desa menuju perkembangan dan terus maju.

“Program Marasa sudah termuat dalan RPJMD Sulbar 2017-2022, dilaksanakan oleh masyarakat dengan melibatkan Pemprov, Pemkab, Pemdes dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui integrasi sumberdaya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara autput program dan kebijakan Pemda.

Dengan adanya program Marasa, mantan Bupati Polman dua periode itu berharap kepada Perwakilan BPKP Sulbar terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar tujuan dari program itu dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam paparannya selaku narasumber dalam kegiatan itu mengatakan, terdapat lima prioritas pembanganan daerah, yakni pertama pemulihan sektor ekonomi. Kedua,  penguatan jaring pengaman sosial, sistem kesehatan daerah dan kualitas SDM. Ketiga, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar. Keempat, penguatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan kelima peningkatan tata kelola pemerintahan.

Idris juga menyampaikan mengenai program Marasa, Ia mengemukakan,  terdapat lima hal yang melatarbelakangi adanya program Marasa, yaitu, pertama 83 persen wilayah Sulbar adalah desa. Kedua, terdapat 76 persen desa tertinggal/sangat tertinggal. Ketiga, perencanaan pembangunan desa tidak berbasis pada data. Keempat, pengelolaan keuangan di desa tidak efektif dan kelima masalah lain di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan di desa.

Baca Juga  DPRD Kabupaten Mamuju Bacakan Usulan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati

“Intinya,  kebijakan program Marasa ini adalah mempermudah dan memperkuat kawan-kawan di kabupaten. Jadi mohon para bupati bantu kami untuk memastikan pelaksanaan program dari Pemprov ini berjalan dengan baik di kabupaten,”harap Idris

Adapun strategi dalam mencapai tujuan program Marasa, lanjut Idris, adalah pertama, melakukan upaya peningkatan indikator program Marasa yaitu indikator desa mandiri, indikator desa sehat dan indikator desa cerdas. Kedua, mengalokasikan anggaran pelaksanaan program Marasa untuk percepatan peningkatan status berasal dari APBD provinsi. Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan provinsi dan Dinas PMD provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan serta rencana aksi kegiatan percepatan peningkatan status desa berbasis program Marasa. Keempat melakukan pemantauan dan evaluasi percepatan peningkatan status desa berbasis program terpadu Marasa melalui evaluasi program, evaluasi keuangan dan evaluasi ketercapaian.

“Saya menitipkan ke kawan-kawan, dalam upaya meningkatan indikator-indikator program Marasa ini,  agar menjadikan  Indesk Desa Membangun sebagai dasar untuk mengintervensi sejumlah kegiatan-kegiatan pokok yang berkaitan dengan program Marasa,”tutur Idris (mhy)

 

Share :

Baca Juga

Daerah

Ali Baal Masdar Harapkan Kebersamaan Semua Pihak Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Daerah

Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah Salurkan Bantuan DPP Golkar ke Pengunsi di Polman

Daerah

Plh Bupati Pasangkayu Pimpin Rakor Ekspose Pendapatan 2021

Daerah

Enam Bulan Mengikuti Rehabilitasi, Kepala BNNP Sulbar Harapkan WBP Lapas Polewali Agar Kembali Produktif

Daerah

Dprd Sulbar Siap Dukung Vaksinasi Covid-19

Daerah

Gubernur Sulbar Resmikan Mesjid Wonomulyo Sebagai Mesjid Digital

Daerah

Ali Baal Masdar  Ajak Kirim Doa untuk Awak KRI Nanggala 402

Daerah

Lagi, Satgas Rumuskan Langkah Tegas Cegah Covid-19