LiputanTerkini.id, TANGGAMUS – DPP LSM Tunas Bangsa Provinsi Lampung menyoroti dugaan ketidaksesuaian pekerjaan proyek revitalisasi SD Negeri 1 Antar Brak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, senilai Rp583,4 juta.
Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tanggamus, Viktor Libradi HS, yang belum memberikan tanggapan saat dimintai klarifikasi.
Ketua DPP LSM Tunas Bangsa, Birman Sandi, menyayangkan sikap Kepala Disdikbud Tanggamus yang belum merespons persoalan tersebut. Menurutnya, dinas pendidikan seharusnya tidak mengabaikan informasi mengenai dugaan kejanggalan pekerjaan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan jika persoalan seperti ini tidak mendapat respons. Kepala dinas seharusnya ikut memastikan dan menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan pekerjaan di sekolah,” tegas Birman, Sabtu (14/11/2026).
Sebelumnya, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Viktor Libradi melalui sambungan telepon pada Jumat (13/11/2026). Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diberikan.
Birman menilai, kepala dinas memiliki peran penting dalam koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi program revitalisasi satuan pendidikan.
Termasuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai petunjuk teknis, spesifikasi pekerjaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Meski tanggung jawab pelaksanaan fisik dan pengelolaan dana bantuan berada pada kepala satuan pendidikan melalui mekanisme swakelola, menurutnya, fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tetap penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Sorotan tersebut mencuat setelah proyek revitalisasi SDN 1 Antar Brak diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi. Salah satu bagian yang dipersoalkan adalah rangka atap baja ringan yang disinyalir tidak diganti dengan material baru, melainkan masih menggunakan rangka lama.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dengan nilai anggaran Rp583.432.723 bersumber dari APBN 2026.
Pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 1 Antar Brak. Kontrak dimulai pada 4 Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.
Selain persoalan material, pelaksanaan pekerjaan juga dipertanyakan karena muncul dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pengerjaan proyek yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh P2SP.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Antar Brak, Subandi, yang juga menjabat Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), membantah tudingan penggunaan material atap bekas maupun keterlibatan pihak ketiga.
“Gak ada, gak benar. Silakan datang ke sekolah,” kata Subandi.
Perbedaan informasi tersebut membuat transparansi pelaksanaan proyek perlu dibuka secara terang. Terutama terkait kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta dokumentasi pelaksanaan dari awal hingga selesai.
Redaksi sebelumnya telah mengajukan enam poin klarifikasi kepada pihak terkait, mulai dari penggantian rangka atap, ketentuan material dalam RAB, mekanisme pelaksanaan swakelola, pengawasan pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga keterbukaan dokumen kontrak dan laporan progres.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima jawaban resmi dari P2SP maupun Disdikbud Kabupaten Tanggamus.
Redaksi menegaskan, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi Kepala Disdikbud Tanggamus, P2SP, maupun seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (red)
