LiputanTerkini.ID JAKARTA — Menyikapi maraknya kabar rencana unjuk rasa yang akan digelar di Gedung DPR/MPR RI Jakarta pada 27 Agustus mendatang, tokoh ulama nasional DR. KH Marsudi Syuhud memberikan pandangan yang menyejukkan sekaligus edukatif bagi seluruh elemen bangsa.
Melansir percakapan dalam wawancara eksklusif antara jurnalis Garuda TV, Sdr. Amat, dengan Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah tersebut, KH Marsudi Syuhud menegaskan bahwa menyampaikan kritik dan aspirasi adalah hal yang sepenuhnya konstitusional dan dibenarkan, baik dalam tatanan bernegara maupun ajaran agama.
“Menyampaikan unjuk rasa atau mengkritisi sebuah kebijakan baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kebijakan organisasi, bahkan hingga lingkup kebijakan keluarga pada dasarnya adalah hal yang boleh-boleh saja. Sebab, esensi dari kritik tersebut adalah masukan berharga dari masyarakat,” ujar KH Marsudi Syuhud seperti yang dihimpun oleh RBL.
Memegang Teguh Prinsip Watawashou bil-Haq Watawashou bis-Shobr
Kendati diperbolehkan, Wakil Ketua Umum MUI ini memberikan catatan spiritual yang sangat mendasar bagi para pelaku unjuk rasa. Beliau menekankan pentingnya menjaga koridor moral dengan memegang teguh prinsip ayat suci: “Watawashou bil-haq watawashou bis-shobr” (saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran).
“Hal terpenting yang wajib menjadi pegangan saat demonstrasi adalah menyuarakan kebenaran, namun tidak boleh lepas dari kesabaran. Artinya, saya mengimbau dengan sangat agar aksi tersebut jangan sampai merusak fasilitas publik, jangan sampai memakan korban, dan jangan sampai diwarnai kekerasan. Itulah wujud nyata dari menyampaikan kebenaran dengan kesabaran,” pesan beliau dengan penuh keteduhan.
Refleksi Budaya Timur: Niat Baik Harus dengan Cara yang Baik
Sebagai bangsa yang mewarisi budaya ketimuran dan kultur gotong royong, KH Marsudi Syuhud mengingatkan bahwa tujuan akhir dari sebuah demonstrasi adalah perbaikan (ishlah) demi membangun bangsa. Oleh karena itu, keselarasan antara niat dan metode penyampaian aspirasi mutlak diperlukan.
“Kalimatnya saja adalah perbaikan, maka cara berunjuk rasanya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai tujuannya sudah baik, tetapi caranya justru tidak baik. Mewujudkan keinginan yang baik dengan cara yang santun akan menjaga ketertiban umum,” urainya.
Kritik Tidak Harus Turun ke Jalan
Lebih lanjut, ulama yang fokus pada pengembangan ekonomi umat ini menjelaskan bahwa di era keterbukaan informasi yang serbacepat, ruang untuk menyampaikan kritik kini semakin luas dan bervariasi. Menyampaikan aspirasi tidak melulu harus dilakukan melalui mobilisasi massa di jalanan.
Beliau mencontohkan pelaksanaan Kongres Umat Islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu. Dalam forum resmi tersebut, MUI mengundang para menteri kabinet untuk mendengarkan pemaparan kebijakan mereka, sekaligus memberikan ruang bagi para kiai dan ulama untuk melayangkan kritik serta masukan yang sangat keras secara langsung namun tetap terhormat.
Beliau mencontohkan pelaksanaan Kongres Umat Islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu. Dalam forum resmi tersebut, MUI mengundang para menteri kabinet untuk mendengarkan pemaparan kebijakan mereka, sekaligus memberikan ruang bagi para kiai dan ulama untuk melayangkan kritik serta masukan yang sangat keras secara langsung namun tetap terhormat.
“Artinya apa? Para kiai juga melakukan gerakan watawashou bil-haq watawashou bis-shobr dengan cara mereka sendiri. Bentuk unjuk rasa atau kritik itu modelnya bisa bermacam-macam dan tempatnya bisa di mana saja. Semua itu dibenarkan dalam agama,” jelasnya.
Seruan untuk Massa Aksan dan Pemerintah
Menutup wawancara eksklusifnya, KH Marsudi Syuhud mengimbau agar seluruh pihak menjauhi tindakan anarkis yang berpotensi memicu situasi kontraproduktif dan merugikan kepentingan umum. Ia meminta para demonstran untuk tetap bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku.
Di sisi lain, beliau juga menitipkan pesan bagi pihak pemerintah selaku pihak yang menerima aspirasi agar membuka mata dan telinga secara lebar demi kebaikan bangsa.
“Kita juga berharap kepada pihak yang didemo, dalam hal ini pemerintah, untuk bersedia mendengarkan masukan-masukan tersebut. Pemerintah harus responsif dan segera mengambil sikap untuk merumuskan kebijakan yang bijak ketika mendapatkan masukan konstruktif dari rakyatnya,” pungkas DR. KH Marsudi Syuhud.
