LiputanTerkini,Id. Tanggamus – Proyek revitalisasi SD Negeri 1 Antar Brak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, senilai Rp583,4 juta menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang dibiayai APBN 2026 itu diduga asal jadi. Bagian atap baja ringan yang seharusnya diperbarui justru disinyalir tetap menggunakan material lama.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Total anggaran mencapai Rp583.432.723 yang bersumber dari APBN 2026.
Pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SD Negeri 1 Antar Brak. Kontrak dimulai 4 Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.
Namun, pelaksanaan proyek tersebut kini dipertanyakan. Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, bagian rangka atap baja ringan diduga tidak diganti dengan material baru, melainkan tetap memanfaatkan rangka lama.
Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Terlebih, proyek tersebut menggunakan dana bantuan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.
Tak hanya soal material, pekerjaan itu juga diduga dilaksanakan oleh pihak ketiga, bukan langsung oleh panitia pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek.
Atas temuan dan informasi tersebut, redaksi telah meminta klarifikasi kepada pihak terkait melalui enam poin pertanyaan.
Pertama, apakah benar rangka atap baja ringan tidak diganti dan masih menggunakan material lama?
Kedua, bagaimana ketentuan dalam RAB dan spesifikasi teknis terkait penggantian rangka atap? Apakah penggunaan material lama dibenarkan dalam kontrak pekerjaan?
Ketiga, apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan oleh P2SP atau telah diserahkan kepada pihak ketiga? Jika benar, siapa pihak yang mengerjakan dan apa dasar pelimpahan tersebut?
Keempat, siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Apakah pengawas mengetahui kondisi rangka atap yang diduga tidak diganti?
Kelima, apakah pekerjaan sudah melalui pemeriksaan dan serah terima (PHO/FHO), serta apakah pembayaran telah dilakukan? Jika ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, bagaimana pertanggungjawabannya?
Keenam, apakah pihak terkait bersedia membuka dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, dokumentasi progres pekerjaan 0, 50, hingga 100 persen, serta berita acara serah terima sebagai bentuk transparansi publik?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima jawaban resmi dari P2SP SD Negeri 1 Antar Brak maupun pihak terkait lainnya.
Redaksi menegaskan, pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya meminta transparansi penggunaan anggaran negara, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan pihak berwenang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
|Red
