LiputanTerkini.Id JAKARTA — Dinamika perbincangan publik mengenai verifikasi administratif kepemiluan dari masa lalu kembali mencuat ke permukaan. Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Prabowo (DPP GCP), H. Kurniawan yang akrab disapa Bang Iwan, memberikan pandangan kritis sekaligus edukatif bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.
Melalui keterangan tertulisnya kepada media ini, H. Kurniawan menekankan bahwa persoalan penataan sistem demokrasi tidak boleh terus-menerus terjebak dalam lingkaran perdebatan yang menguras energi bangsa. Namun, momentum ini harus dijadikan refleksi besar bagi lembaga penyelenggara pemilu di masa depan.
“Secara pribadi, mendiskusikan hal-hal administratif kelaluan yang terus berulang sebenarnya membuang waktu dan energi bangsa. Namun, realitas ini menjadi cermin penting tentang bagaimana sistem seleksi dan tata kelola administrasi di negara kita harus berjalan dengan tingkat ketelitian, kejujuran, dan transparansi yang mutlak tanpa kompromi,” ujar H. Kurniawan.
Pentingnya Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
Menurut H. Kurniawan, munculnya diskursus publik di kemudian hari mengenai berkas atau tahapan seleksi tokoh bangsa mencerminkan adanya ruang evaluasi yang besar pada kinerja kepanitiaan atau lembaga penyelenggara pemilu pada masa jabatan terdahulu. Ia mengedukasi masyarakat bahwa independensi dan ketegasan dalam setiap tahapan seleksi adalah kunci utama kokohnya pilar demokrasi.
“Persoalan seperti ini tidak perlu menjadi beban sejarah jika sejak awal seluruh panitia seleksi dan verifikasi benar-benar menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara profesional, teliti, dan jujur tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Integritas sistem harus dijaga agar generasi berikutnya mendapatkan contoh keteladanan demokrasi yang bersih,” urai tokoh relawan nasional tersebut.
Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Ketua Umum GCP mengingatkan bahwa berlarut-larutnya polemik di ruang publik berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi penyelenggara pemilu, bahkan dapat mengaburkan konsentrasi kerja nyata pemerintah saat ini. Oleh karena itu, langkah penyelesaian yang konstitusional harus segera diambil.
GCP menyerahkan arah penyelesaian diskursus ini sepenuhnya kepada koridor hukum dan lembaga legislatif yang berwenang, baik di tingkat DPR RI maupun MPR RI, untuk dikaji secara bijaksana.
“Kita tidak ingin dinamika ini merusak konsentrasi dan marwah besar pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Saran kami, pemerintah dan jajaran terkait perlu menentukan sikap yang tegas dan konstitusional untuk meluruskan masalah ini demi menjaga kehormatan, wibawa, serta kredibilitas kepresidenan di mata rakyat,” tegas Kurniawan.
Menutup pandangannya, Bang Iwan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mengedepankan logika yang rasional dan menjaga kondusivitas sosial di tengah proses pembenahan bangsa yang sedang berjalan.
“Saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo mengajak semua pihak untuk kembali fokus pada pembangunan bangsa yang pro-rakyat. Mari kita rawat demokrasi ini dengan akal sehat dan menjaga persatuan. Salam Indonesia waras dan salam akal waras,” pungkas H. Kurniawan.
