LiputanTerkini.id, Pesawaran — Sidak Komisi IV DPRD Pesawaran ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wiyono di Gedong Tataan, Rabu (13/5/2026), membuka sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan hanya soal menu yang dikeluhkan warga, inspeksi mendadak bersama Dinas Kesehatan itu juga menemukan persoalan izin operasional yang belum rampung, sanitasi yang dinilai belum maksimal, hingga keterbatasan tenaga ahli gizi.
Temuan itu mencuat setelah sejumlah orang tua penerima manfaat mengeluhkan kualitas makanan MBG yang dianggap tidak layak dan jauh dari standar gizi yang seharusnya diterima anak-anak sekolah, balita, maupun ibu hamil.
Situasi sidak sempat memanas ketika petugas ahli gizi SPPG diminta menjelaskan kandungan gizi menu yang dipersoalkan masyarakat. Di hadapan anggota dewan, pihak pengelola akhirnya mengakui adanya kekurangan.
“Menu kering hanya dengan buah dan susu itu memang kurang memenuhi standar gizi. Itu kesalahan kami,” ujar ahli gizi SPPG Wiyono saat sidak berlangsung.
Pengakuan tersebut langsung menjadi sorotan DPRD. Sebab, dapur MBG yang menjalankan program strategis pemerintah itu diketahui masih memiliki persoalan administrasi dan standar pelayanan dasar.
Anggota Komisi IV DPRD Pesawaran, Lenida Putri, menegaskan bahwa keluhan masyarakat tidak boleh dianggap sepele.
“Ketika penerima manfaat merasa ada yang salah, itu harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat media sosial. Itu bagian dari kontrol sosial,” kata Lenida usai sidak.
Ia menjelaskan, mekanisme pengaduan sebenarnya telah disiapkan. Siswa dapat menyampaikan laporan melalui sekolah, sedangkan balita dan ibu hamil melalui aparat desa setempat.
Menurutnya, DPRD telah meminta pengelola dapur dan yayasan pelaksana segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Sudah kami diskusikan dengan pengelola dapur dan yayasan. Mereka menyatakan siap melakukan perbaikan, dan itu akan kami pantau bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, Muhammad Rinaldi, menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi langsung terhadap dapur MBG.
“Kalau sanksi bukan kewenangan DPRD. Kami hanya memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Nanti BGN yang melakukan evaluasi lanjutan. Jika memang dinyatakan tidak layak, mereka yang berwenang mengambil tindakan,” ujar Rinaldi.
Sidak tersebut menjadi alarm serius bagi pelaksanaan program MBG di Pesawaran. Sebab, program yang menyasar kelompok rentan itu seharusnya dijalankan dengan standar ketat, mulai dari kelayakan dapur, keamanan pangan, hingga kecukupan gizi.
Publik kini menaruh perhatian besar terhadap pengawasan program MBG. Apalagi, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas makanan, melainkan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak penerima manfaat.
Pengawasan Tak Boleh Berhenti di Sidak
Temuan DPRD Pesawaran seharusnya tidak berhenti sebagai bahan evaluasi internal atau sekadar pemberitaan sesaat. Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, serta Satgas MBG dituntut bergerak cepat memastikan seluruh dapur MBG benar-benar memenuhi standar operasional.
Satgas MBG memiliki peran penting sebagai pengawas lapangan. Fungsi mereka bukan hanya menerima laporan masyarakat, tetapi memastikan setiap dapur SPPG berjalan sesuai standar izin, sanitasi, keamanan pangan, dan kecukupan gizi.
Jika pengawasan dilakukan secara konsisten, persoalan seperti di SPPG Wiyono seharusnya dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan keresahan publik.
Karena itu, tindak lanjut hasil sidak menjadi ujian keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG. Evaluasi hingga pemberian sanksi administratif harus dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Tidak boleh ada kompromi dalam urusan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis hanya akan mendapat kepercayaan publik apabila dijalankan dengan pengawasan yang nyata, transparan, dan tidak tumpul terhadap pelanggaran.(Team)
