LiputanTerkini.id, Bandar Lampung– Menyimak ungkapan Pelaksana tugas ( Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang ditayangkan di beberapa media terkait kendaraan dinas (Randis) di 15 Kabupaten/Kota menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mendapatkan tanggapan geram dari Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Lampung Indonesia (LLI) Ir. Nerozelli Agung Putra, atau yang akrab disapa Sunan Nero.
Kegeraman dan tanggapannya itu disampaikan kepada RadarCyberNusantara.Id melalui pesan singkat Wattshappnya, Senin (6/01/2025).
Dia mengatakan bahwa, jika memang benar hal itu terjadi, dia meminta Gubernur Lampung Terpilih untuk mendorong atau meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengaudit anggaran untuk pembayaran PKB Randis di seluruh kabupaten/kota.
“Itu kan ada anggarannya dari APBD masing-masing kabupaten/kota, yang dikelola oleh biro umum dibawah kendali sekda, jadi kalau sampai tidak dibayarkan oleh biro umum atau sekda, gubernur Lampung yang akan datang harus meminta KPK untuk mengusut anggaran itu kemana, jangan sampai jadi bancakan oknum pejabat atau kepala daerah yang akan lengser karena habis masa jabatannya,” ujar Nero.
Menurut Nero, Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor pajak.
“PKB itu kan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak, jadi jika tidak dibayarkan bagaimana target pendapatan daerah akan tercapai,” kata Nero.
Selain itu menurut Nero, perbuatan semacam itu selain merugikan keuangan daerah, juga memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat.
“Tidak membayar pajak kendaraan bermotor itu selain merugikan keuangan daerah atau negara, juga memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat mau taat pajak jika pemerintahnya sendiri saja tidak taat pajak padahal anggarannya ada, bukan merogoh kocek sendiri,” ucap Nero.
Untuk itu dia mendorong Gubernur Lampung terpilih agar nantinya mengevaluasi pejabat yang tidak taat apalagi bermental korup.
“Jadi ini sebagai bahan evaluasi bagi Gubernur Lampung terpilih ” RMD” untuk mengevaluasi kinerja para pejabat di Provinsi Lampung ini, terutama yang tidak taat aturan apalagi yang bermental korup. Itu semua untuk mengimplementasikan program presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah Daerah,” tegas Nero.
Lebih lanjut Nero mengatakan bahwa, jika benar-benar ingin memimpin Lampung dengan baik dan bersih, maka harus ada upaya tegas dan jelas dari Gubernur Lampung terpilih.
“Jika Gubernur Lampung terpilih ini benar-benar ingin menjadi pemimpin di Provinsi Lampung ini dengan baik dan bersih, maka RMD harus mengambil langkah tegas dan jelas yaitu menyingkirkan para pejabat yang sok bersih tapi nyatanya bermental korup dan tidak mendukung program pemerintahan yang bersih,” imbuhnya.
Nero mengatakan bahwa, Lampung ini tidak akan pernah maju dan sejahtera selama masih dikelola oleh para oknum pejabat yang bermental korup.
“Bagaimana Lampung ini mau maju dan masyarakat nya sejahtera, jika masih ada oknum pejabat atau pemerintahan yang bermental korup. Untuk itu, inilah saatnya Gubernur dan Bupati/Walikota terpilih untuk bersih-bersih dalam birokrasi, penjarakan dan miskinkan para oknum pejabat atau pegawai pemerintah yang terbukti korupsi uang rakyat.” Pungkas Nero.
Diketahui bahwa, beredar dalam pemberitaan di beberapa media bahwa belasan ribu Randis di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menunggak pajak kendaraan bermotor, bahkan ada yang 5 tahun tidak bayar PKB. | Pnr.
